Jakarta, 22 Juni 2026 - Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sudah sepatutnya menjadi seperangkat komitmen yang dipegang teguh oleh suatu instansi pemerintahan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melakukan kegiatan Sosialisasi Penguatan Budaya Integritas kepada Mitra Kerja dan Pengguna Layanan LPDP pada Senin (22/6) pagi secara daring.
Direktur Utama LPDP Yon Arsal dalam penyambutan Penguatan Budaya Integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di hadapan seluruh mitra dan pengguna layanan yang hadir menekankan bahwa sebagai pengelola dana pendidikan dengan nilai besar dan produk layanan yang strategis, LPDP terus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnisnya.
Yon Arsal juga mengingatkan agar tidak ada pemberian gratifikasi, ucapan terima kasih dalam bentuk apa pun, maupun perlakuan khusus kepada pegawai LPDP atas layanan yang diberikan. Menurutnya, kepuasan penerima layanan merupakan penghargaan yang paling berharga bagi institusi.
“Upaya pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan oleh LPDP sendiri, melainkan membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem layanan LPDP.” tegas Yon Arsal.
LPDP telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) serta mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Capaian tersebut diharapkan dapat terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh mitra untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.
Pada sesi sosialisasi, Kepala Divisi Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko LPDP, memaparkan berbagai aspek penguatan integritas, mulai dari pengendalian gratifikasi, pencegahan benturan kepentingan, Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIT), implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, hingga mekanisme pelaporan melalui Whistle Blowing System (WBS).
Kepala Divisi Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Juliandi Ricardo Sipayung yang turut hadir dalam kegiatan menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai gratifikasi dan konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi praktik suap. Ia turut menegaskan bahwa seluruh pegawai LPDP berkomitmen untuk menolak gratifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari penerima layanan.
Selain itu, LPDP secara konsisten menerapkan langkah-langkah pencegahan benturan kepentingan melalui deklarasi dan pengelolaan risiko pada seluruh proses bisnis. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap layanan dan pengambilan keputusan berlangsung secara objektif, profesional, dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi.
Para peserta juga diperkenalkan dengan kanal WiSE (Whistleblowing System) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran integritas, tindak pidana korupsi, maupun penyalahgunaan wewenang. Pelapor akan memperoleh nomor registrasi, informasi tindak lanjut laporan, serta perlindungan identitas sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, LPDP berharap seluruh mitra dan pemangku kepentingan dapat terus berperan aktif dalam membangun budaya integritas, mencegah praktik korupsi dan penyuapan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan untuk kemajuan Indonesia.
