Jakarta, 28 Mei 2025 - Layanan publik yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari fondasi yang kuat: integritas. Bagi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), integritas bukan sekadar jargon administratif, tetapi prinsip yang terus dihidupi dalam setiap proses dan keputusan.
Sejak meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PANRB pada tahun 2023, LPDP menegaskan bahwa layanan publik bersih dan profesional adalah pegangan teguh. Tahun ini, komitmen tersebut kembali diperkuat lewat peluncuran 11 Program Prioritas Zona Integritas (ZI) WBBM yang mencerminkan arah transformasi kelembagaan secara menyeluruh.
LPDP memahami bahwa mempertahankan predikat WBBM jauh lebih kompleks daripada sekadar meraihnya. Komitmen jangka panjang, adaptasi teknologi, dan partisipasi aktif semua pihak menjadi kunci. Karena itulah, 11 program prioritas WBBM 2025 disusun untuk memperkuat tata kelola serta memperluas dampak positif ke masyarakat.
Adapun 11 program prioritas tersebut meliputi:
- Sosialisasi program ZI-WBBM lintas pemangku kepentingan. Meningkatkan pemahaman dan dukungan publik terhadap upaya integritas kelembagaan.
- Monitoring program secara periodik bersama pimpinan. Mewujudkan pengawasan berjenjang untuk memastikan progres yang terukur.
- Evaluasi SOP dan perbaikan berkelanjutan. Mendorong proses yang adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan baru.
- Inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi. Memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan.
- Training Need Analysis (TNA) untuk penguatan kompetensi. Meningkatkan kapasitas SDM secara tepat sasaran sesuai kebutuhan organisasi.
- Kepemimpinan partisipatif dalam perencanaan kinerja. Menumbuhkan rasa kepemilikan dan semangat kolaboratif dalam tim.
- Whistle Blowing System (WBS) yang responsif dan terpercaya. Memastikan pelaporan pelanggaran dilakukan secara aman dan ditindaklanjuti dengan adil.
- Pelatihan pelayanan prima demi peningkatan kualitas layanan. Menyediakan layanan yang humanis, cepat, dan tepat sasaran.
- Lingkungan kerja berlandaskan nilai Kementerian Keuangan, ber-AKHLAK dan antigratifikasi. Membudayakan nilai integritas dan profesionalisme dalam keseharian kerja.
- Survei persepsi antikorupsi. Mengukur tingkat kepercayaan terhadap upaya antikorupsi yang dilakukan LPDP.
- Survei kualitas pelayanan publik. Menilai kualitas layanan dari sudut pandang penerima manfaat secara langsung.
Partisipasi Publik Jadi Kunci Perubahan
Semangat perbaikan yang dibangun LPDP juga menempatkan masyarakat sebagai mitra utama. Masyarakat dapat secara aktif menyuarakan pendapat, memberikan umpan balik, dan melaporkan setiap hal yang dirasa tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik. Ini adalah langkah konkret untuk menjaga hal-hal yang esensial: kepercayaan masyarakat, integritas pelayanan, dan keberlanjutan pengelolaan dana pendidikan.
Untuk itu, LPDP membuka kanal resmi yang bisa diakses kapan saja pada tautan wise.kemenkeu.go.id dan bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id. Dengan fondasi nilai dan komitmen bersama, LPDP mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadi bagian dari perjalanan membangun birokrasi yang bersih, terbuka, dan melayani. Karena Indonesia yang maju lahir dari lembaga-lembaga yang bekerja dengan hati dan akuntabilitas tinggi.
