Yogyakarta, 8 September 2026 — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) terkait penyediaan dan pengelolaan dana riset. Kegiatan yang dihadiri direksi LPDP serta pimpinan LPTNU ini berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Selasa (8/9) petang.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MOU) yang telah diteken kedua lembaga pada 11 November 2025 dengan nomor 193/MOU/LPT-PBNU/XI/2025, yang menyepakati kolaborasi program pendanaan riset. Ruang lingkup PKS mencakup penyediaan dan pengelolaan dana riset, pelaksanaan program riset mulai dari perencanaan, seleksi, pendanaan proyek, hingga monitoring dan evaluasi, serta pengukuran dampak program.

Total dana riset yang disepakati mencapai Rp7,5 miliar, dengan kontribusi LPDP sebesar Rp5 miliar dan LPTNU sebesar Rp2,5 miliar. Pendanaan riset untuk setiap penerima akan ditanggung bersama secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Dana yang belum disalurkan akan dikelola oleh LPDP melalui Direktorat Investasi dalam instrumen investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan program.

Program pendanaan riset ini bersifat open call dan mengusung delapan tema riset prioritas, yaitu Maritime Adaptation, Resilience, Innovation, and Sustainability; Social Harmony; Digital Innovation and Creative Enterprise; Agroindustry Growth, Research, and Optimization; Green Resilient Infrastructure Development; Health Equity and Applied Life Sciences; Eastern Archipelago Studies and Transformation; serta Religious Ethics atau topik syariah.

Skema ini dirancang inklusif. Perguruan Tinggi NU (PTNU) Perkumpulan yang diundang diwajibkan menyertakan peneliti dari perguruan tinggi non-PTNU Perkumpulan, sementara perguruan tinggi negeri yang diundang wajib berkolaborasi dengan peneliti dari PTNU Perkumpulan sebagai anggota tim.

Plt Direktur Utama LPDP Yon Arsal mengatakan kerja sama ini sejalan dengan amanah LPDP yang tidak hanya terbatas pada pengembangan beasiswa, tetapi juga pengembangan riset nasional.

"Ini sangat baik dan berefek tentu saja kita akan teruskan ke depan karena buat LPDP kan amanahnya itu tidak hanya sebatas pengembangan beasiswa tetapi juga pengembangan riset," kata Yon Arsal.

Ia menyebut penandatanganan tersebut sebagai langkah kolaboratif yang besar, mengingat skala ekosistem pendidikan tinggi di lingkungan NU. Menurutnya, LPTNU menaungi 43 perguruan tinggi yang tergabung dalam PTNU Perkumpulan, dengan rincian 32 di antaranya menggunakan kurikulum Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan 11 lainnya di bawah kurikulum Kementerian Agama. 

Di luar itu, masih ada ratusan perguruan tinggi lain yang terafiliasi kuat secara kultural dengan NU, ditambah ribuan pesantren.

"LPDP dengan NU sebagai lembaga yang sangat luar biasa besar kita mencatat ada 43 PT di bawah LPTNU yang 32 memakai kurikulum Kemendikti Saintek, 11 Kemenag dan masih ada ratusan PT lainnya terafiliasi kuat secara kultural dengan NU dan ribuan pesantren lainnya," ujarnya.

Yon Arsal menambahkan, ekosistem besar tersebut membuka peluang kolaborasi tidak hanya di ranah kemahasiswaan, tetapi juga di ranah riset. Ia mengakui, berdasarkan catatan yang diterimanya, kapasitas riset Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain.

"Kita tentu dengan ekosistem yang besar ini kami merasa tidak hanya ekosistem kemahasiswaan tapi tentu juga ekosistem riset. Saya diberi catatan oleh teman-teman, memang dalam rangka riset ini kita masih sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara yang lain," ujarnya.

Ia lantas menyoroti kesenjangan antara target belanja riset nasional dengan realisasi saat ini. Menurutnya, cita-cita jangka panjang Indonesia adalah mencapai gross expenditure on research and development (GERD) sebesar 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2045, sementara realisasinya saat ini masih jauh dari angka tersebut.

"Sekarang kalau dibandingkan dengan cita-cita kita sendiri, setidaknya kalau mau jangka panjang kita, riset kita pengen, pembayaran riset kita itu, jumlah dana yang kita keluarkan itu, gross expenditure on research and development itu, setidaknya 2,8 persen dari PDB di tahun 2045. Sekarang kita baru sepersepuluhnya, baru 0,sekian artinya masih sangat jauh dan 2045 ini kan gak lama lagi, tinggal 20 tahun," katanya.

Yon Arsal menegaskan capaian target tersebut merupakan tanggung jawab bersama, baik LPDP selaku pengelola dana maupun perguruan tinggi selaku pemegang amanah pelaksanaan riset.

"Tentu kalau kita lihat ini tentu juga menjadi tanggung jawab kita bersama juga sebagai LPDP selaku pengelola dana, bapak-bapak sekalian selaku pemegang amanah di perguruan tingginya masing-masing," ujarnya.

Penandatanganan PKS ini turut dihadiri Ketua LPTNU Prof. Ainun Na'im, Sekretaris Jenderal LPTNU Dr. M. Faishal Aminuddin, sejumlah rektor perguruan tinggi NU, serta jajaran direksi LPDP yang membidangi fasilitasi riset, beasiswa, dan investasi. Kegiatan ini didahului dengan pertemuan direksi LPDP bersama awardee dan alumni LPDP di lokasi yang sama.

Dengan penandatanganan ini, LPDP dan LPTNU menargetkan program pendanaan riset dapat segera bergulir dan menjangkau peneliti dari kalangan perguruan tinggi NU maupun perguruan tinggi negeri mitra, sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing riset nasional menuju 2045.